covid-19 indonesia :

Positif
Sembuh
Meninggal

Makalah Imperialisme dan Kolonialisme di Indonesia

     Tugas sekolah kali ini akan membahas sejarah masuknya bangsa eropa di indonesia mengenai Imperialisme dan Kolonialisme di indonesia dalam sebuah makalah. Berikut dibawah ini Makalah Imperialisme dan Kolonialisme di Indonesia :

REMIDI UHB I
SEJARAH WAJIB

( Logo SMA N 2 Tegal )
Disusun oleh :
NAMA : INNESTACYA M.S
ABSEN : 15
KELAS : XI IPS 4

SMA NEGERI 2 TEGAL
2019

DAFTAR ISI
BAB I KOLONIALISME DAN IMPERIALISME
A. Petualangan, Penjelajahan Dan Perebutan Kekuasaan
B. Kekuasaan Voc Dan Penjajahan Pemerintah Belanda
C. Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda
BAB II PENUTUP
A. Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME
A. PETUALANGAN,PENJELAJAHAN DAN PEREBUTAN KEKUASAAN
1. Latar Belakang Masuknya Bangsa Eropa Ke Indonesia
      Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu, sedangkan Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.
Faktor - Faktor Masuknya Bangsa Eropa Ke Indonesia :
a) Adanya Perang Salib (1070-1291); Perang ini mengakibatkan kota Konstantinopel (Byzantium) jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Sehingga penguasa Turki pada saat itu yakni Sultan Mahmud II menutup pelabuhan Konstantinopel bagi orang-orang Eropa. Hal ini membuat orang-orang Eropa kesulitan mendapat rempah-rempah.
b) Keinginan mencari rempah-rempah; Keadaan ini karena adanya hal-hal di atas, sehingga rempah-rempah sulit dicari dan mahal harganya. Oleh sebab itu orang-orang Eropa berupaya untuk mencari daerah asal rempah-rempah.
c) Penjelajahan samudra; Faktor pendorong penjelajahan samudra diantaranya keinginan mencari kekayaan, keinginan menyebarkan agama, keinginan mencari kejayaan, adanya semangat reconguesta (semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam di mana pun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut dari Perang Salib), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marco Polo (1271-1292), adanya teori Heliosentris dari ajaran Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat.
Tujuan Masuknya Bangsa Eropa Ke Indonesia :
a) Gold, bertujuan mencari sebanyak-banyaknya logam mulia berupa emas, perak, dan batu permata seperti intan dan berlian, juga termasuk disini adalah hasil bumi atau rampah-rempah.
b) Gospel, membawa tujuan suci yaitu untuk menyebarkan agama yang dianutnya yakni Kristen Katolik dan Kristen protestan.
c) Glory, bertujuan mendapatkan kekayaan negeri asalnya dengan memperluas wilayah kekuasaannya di negeri yang baru ditemukan dan dikuasainya.
2. Bangsa Eropa Yang Datang Ke Indonesia
a) Bangsa Portugis
    Pada tahun 1511 Portugis dibawah kepemimpinan Alfonso d'Albuquerque berhasil menguasai Malaka. Setelah ditaklukan Portugis, pusat pusat perdagangan baru bermunculan seperti Aceh dan Banten. Pada tahun 1512 Alfonso mengirim ekspedisi ke Maluku, Kep. Aru, Banda, dan Ambon. Pada tahun 1522 dibawah pimpinan Antonio de Britto mendirikan benteng Saint John di Maluku.
b) Bangsa Spanyol
    Setelah Magelhaens terbunuh di Filiphina. pelayaran Spanyol dilanjutkan oleh Del Cano. Del Cano tiba di Maluku pada tahun 1521. Spanyol memusatkan kedudukannya di Tidore. Kedatangan Spanyol ditentang oleh pihak Portugis karena Spanyol dianggap melanggar perjanjian Todesillas. Karena menurut Portugis, Maluku berada di garis timur Todesillas yang menjadi wilayah Portugis.
c) Bangsa Belanda
     Belanda merupakan negara terlama yang menguasai Indonesia. Awal kedatangan mereka adalah untuk mencari rempah-rempah.
d) Bangsa Inggris
     Pada tahun 1580 terjadi permusuhan antara Portugis-Spanyol dengan Belanda-Inggris. Pada tahun 1600 para pelaut dagang Inggris tiba di India dan mendirikan persekutuan dagang yang disebut dengan East Indische Compagnie ( EIC ).
B. KEKUASAAN VOC DAN PENJAJAHAN PEMERINTAH BELANDA
1. Kekuasaan VOC
      Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal.
2. Penjajahan Pemerintah Belanda
     Penjajah Belanda, Cornelis de Houtman, mendarat kali pertama di Indonesia pada tahun 1596. Rombongan mendarat di Banten dengan alasan untuk berdagang, akan tetapi dalam perkembangan berikutnya bangsa Belanda bersikap kurang bersahabat sehingga mereka diusir dari kerajaan Banten.
Cornelis de Houtman beserta rombongan kemudian melanjutkan pelayarannya ke arah timur menelusuri pantai utara Pulau Jawa hingga tiba di Pulau Bali. Setelah mempelajari jalur pelayaran laut dan membeli rempah-rempah, mereka kembali ke negara asalnya. Pada tahun 1598, bangsa Belanda mendarat di Banten untuk kali kedua dan dipimpin oleh Jacob Van Neck. Rombongan yang datang kali kedua ini, jumlahnya lebih banyak dan masing-masing kelompok membentuk kongsi dagang sehingga menimbulkan persaingan di antara mereka sendiri. Upaya Inggris untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin kuat di antara sesama pendatang dari Belanda adalah dengan mendirikan dan menyaingi persekutuan dagang Inggris di India dengan nama East India Company (EIC).
     Adapun tujuan dari pembentukan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) adalah sebagai berikut:
Menguasai pelabuhan penting.
Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia.
Mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa lainnya.
     Masa VOC berkuasa di Indonesia disebut sebagai "zaman kompeni". Dalam upaya mengembangkan usahanya, VOC memperoleh piagam (charter) yang diterima dari pemerintah Kerajaan Belanda. Piagam (charter), secara umum menyatakan bahwa VOC diberikan hak monopoli dagang di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan serta beberapa kekuasaan seperti mencetak uang, memiliki tentara, mengangkat pegawai, menduduki daerah asing, membentuk pengadilan, bertindak atas nama Belanda (Oktroi), dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat.
a) Masa Pemerintahan Republik Bataaf
1) Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels
   Karena Indonesia berada di bawah ancaman Inggris yang berkuasa di India, Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Indonesia. Oleh karena itu, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Bidang Birokrasi Pemerintahan
1) Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe.
2) Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur dikepalai oleh seorang residen (prefek) yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.
3) Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.
Bidang Hukum dan Peradilan
1) Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.
2) Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta.
Bidang Militer dan Pertahanan
1) Peta jalur Anyer-Panarukan yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Rakyat melakukan pembuatan jalan ini dengan kerja paksa atau rodi!
2) Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah berikut ini.
Bidang Ekonomi dan Keuangan
1) Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
2) Mengeluarkan uang kertas.
3) Memperbaiki gaji pegawai.
4) Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
5) Mengadakan monopoli perdagangan beras.
6) Mengadakan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspoer (seperti kopi).
Bidang Sosial
1) Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
2) Perbudakkan dibiarkan berkembang.
3) Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
4) Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
2) Pemerintahan Jan Willem Janssen (1811)
     Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-1806.
     Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.
b) Kolonialisme Inggris Di Indonesia ( 1811 – 1816 )
     Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat yakni sekitar 5 tahun, Inggris menguasai pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus 1811 kemudian diteruskan dengan Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris, saat itu yang memimpin Indonesia ialah Stamford Raffles yang memiliki kebijakan-kebijakan dintaranya:
1) Bidang Pemerintahan
     Raffles membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan sistem ini diteruskan Belanda sampai akhir pendudukan di Indonesia. Dengan adanya sistem keresidenan ini memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintahan, selain itu juga mengubah sistem pemerintahan ke corak barat.
2) Bidang Ekonomi
    Penghapusan kewajiban tanaman ekspor menjadi awal kebijakan Raffles selain itu Raffles juga menghapus pajak hasil bumi “Contingenten” serta sistem penyerahan wajib “Verplichte leverentie” yang dahulu diterapkan oleh VOC. Raffles melakukan sistem sewa tanah untuk mendapatkan pemasukan kas Inggris.
3) Ilmu Pengetahuan
    Pada bidang ilmu pengetahuan Raffles menulis suatu buku yang dinamakan History of Java di London 1817. Selain itu ia juga menulis buku History of the East Indian Archipelago. Raffles mendukung perkumpulan Bataviaach Genootschap serta melakukan temuan berupa bunga Rafflesia Arnoldi.
    Raffles juga pernah mengundang para ahli pengetahuan dari luar negeri untuk melakukan penelitian-penelitian di Indonesia. Raffles menemukan bunga raksasa yang diyakini sebagai bunga terbesar di dunia bersama seorang yang bernama Arnoldi. Adanya gejolak di Eropa ata situasi Inggris dan Belanda berdampak pula bagi pemerintahan Indonesia dibawah Inggris. Di tandatanganinya perjanjian London yang berisi bahwa Belanda mendapatkan kembali jajahannya pada 1814 menjadi akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia, Belanda secara resmi kembali menguasai Indonesia semenjak tahun 1816.
Baca Juga : Makalah Sejarah dan komitmen Pendiri negara dalam perumusan pancasila
C. DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
Pemerintahan Komisaris Jenderal
     Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.
     Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara di Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk. Sementara itu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat.
    Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal.
Sistem Tanam Paksa
     Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan.
     Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar.
    Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.
a) Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.
b) Tanah  pertanian  yang  disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
c) Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
d) Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
e) Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
f) Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
g) Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.
h) Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.
Sistem Usaha Swasta
    Pelaksanaan Tanam Paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa.
    Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM (Nederlansche Handel Matschappij), yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta.
     Nederlansche Handel Matschappij: perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia.
     Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai imbangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia.
      Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
a) Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet). Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh Parlemen.
b) Undang-undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta.
c) Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain :
Sistem Politik Ekonomi Liberal ( 1870 )
      Periode sejarah Indonesia 1870 – 1900 sering disebut sebagai masa liberalimse. Pada periode ini kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia terutama dalam industri – industri perkebunan besar baik jawa maupun daerah – daerah luar jawa. Selama masa liberalisme ini modal swasta dari Belanda dan negara – negara Eropa lainnya telah berhasil mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula dan kina yang besar di Deli, Sumatera Timur.
      Pada tahun 1870 dikeluarkan Undang – Undang Agraria, yang bertujuan untuk melindungi petani – petani Indonesia terhadap kehilangan hak milik atas tanah mereka terhadap orang – orang asing. Sejak tahun ini industri – industri perkebunan Eropa mulai masuk ke Indonesia. Terdapat perbedaan antara tanam paksa (culturestelsel) dengan industri – industri perkebunan swasta pada masa liberal yaitu terletak pada bahwa dalam masa industri perkebunan liberal rakyat Indonesia bebas dalam menggunakan tenaganya dan tanahnya, sedang dalam tanam paksa kedua alat produksi itu dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Seiring berkembangnya dunia pertumbuhan industri Indonesia juga berkembang dengan adanya terussan Suez pada tahun 1869 yasng memperpendek jarak antara Eropa dengan Asia.
     Zaman liberal mengakibatkan ekonomi uang masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama Jawa. Penduduk pribumi mulai menyewakan tanah – tanahnya kepada perusahaan – perusahaan swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan – perkebunan besar. Masuknya pengaruh ekonomi Barat juga melalui impor barang – barang dari negeri Belanda. Hilangnya matapencaharian penduduk di sector tradisional mendorong lebih jauh pengaruh system ekonomi uang, karena memaksa penduduk untuk mencari pekerjaan pada perkebunan – perkebunan besar milik orang Belanda atau orang Eropa lainnya. Lapangan kerja baru yang tumbuh seiring dengan berkembangnya industri – industri perkebunan besar di Indonesia adalah perdagangan peranta
Baca Juga : Makalah Pemikiran dan peristiwa penting di eropa
Perkembangan Ekonomi Hindia – Belanda
    Kaum liberal berharap bahwa dengan dibebaskannya kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintah serta penghapusan segala unsure paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Dengan Undang – undang Agraria 1870 para pengusaha Belanda dan Eropa dapat menyewa tanah dari pemerintah atau penduduk Jawa untuk membuka perkebunan – perkebunan besar.
      Setelah tahun 1885 perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan lamban dasn terhambat, karena jatuhnya harga – harga gula dan kopi di pasaran dunia. Dalam tahun 1891 harga tembakau turun drastis, sehingga membahayakan perkebunan – perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur. Krisis tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia – Belanda. Perkebunan – perkebunan besar tidak lagi sebagai usaha milik perseorangan, tetapi direorganisasi sebagai perseroan – perseroan terbatas. Pimpinan perkebunan bukan lagi pemiliknya secara langsung, tetapi oleh seorang manager, artinya seorang pegawai yang digaji dan langsung bertanggungjawab kepada direksi perkebunan yang biasa dipilih dan diangkat oleh pemilik saham.
Merosotnya Kesejahteraan Rakyat Indonesia
     Krisis perdagangan tahun 1885 juga mempersempit penghasilan penduduk jawa, baik uang berupa upah bagi pekerjaan di perkebunan – perkebunan maupun yang berupa sewa tanah. Politik kolonial baru yaitu kolonial – liberal, semakin membuat rakyat menjadi miskin
BAB II
PENUTUP
A. KESIMPULAN
    Kolonialisme dan imperialisme itu berbeda, kolonialisme berarti petani atau tanah. Sedangkan imperialisme berarti memerintah atau sebuah kerajaan besar dengan memiliki daerah jajahan yang amat luas.
     Faktor – faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yakni perang salib, rempah-rempah, kisah perjalanan Marcopolo dan perkembangan IPTEK. Akibat dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda bagi masyarakat Indonesia adalah akibat dalam bidang politik dan ekonomi serta akibat dalam bidang sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA
Istavita Utama. Makalah Kolonialisme dan Imperialisme Barat Di Indonesia.
Helmy Andanie. 2015. KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
Agung Saputro  2016. Pengaruh Kolonialisme dan Imperialisme barat di Indonesia.
Rizqi. 2015. Dampak Positif dan Negatif Imperialisme dan Kolonialisme di Indonesia.
Fikri Imani Kamil.2013. Materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  http://fikri-imanikamil.blogspot.com Diakses pada 24 Maret.
Merak Net Berasal Dari coba-coba dan sampe sekarang pun masih coba-coba

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Makalah Imperialisme dan Kolonialisme di Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel