MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK

    Sistem pemerintahan ialah sistem pada suatu negara yang tujuan pokoknya sudah pasti yaitu untuk menjaga kesetabilan suatu negara,namun dalam penerapanya sistem negara menjadi beberapa macam salah satunya yang kita bahas yaitu sistem pemerintahan republik,berikut makalah sistem pemerintahan republik :

KATA PENGANTAR
    Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan pencipta alam semesta yangmenjadikan bumi dan isinya dengan begitu sempurna. Tuhan yang menjadikan setiap apayang ada dibumi sebagai penjelajahan bagi kaum yang berfikir. Dan  sungguh berkatlimpahan rahmat-Nya  kami dapat  menyelesaikan  penyusunan  makalah  ini  demimemenuhi tugas mata pelajaran PKN.
Penyusunan makalah ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak.Oleh karena itu kami mengucapakan banyak terimakasih.
     Saya menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan,sehingga  dengan  segala  kerendahan  hati  kami  mengharapakan  saran  dan  kritik  yang bersifat membangun demi lebih baiknya kinerja kami yang akan mendatang.
Semoga makalah ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasiyang bermanfaat bagi semua pihak.
Tegal,  Oktober 2018

           Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
    Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
    Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
B.     Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud republik?
2. Jenis Jenis Pemerintahan republik ?
3. Apa saja bentuk-bentuk pemerintahan republik?
4.  Kelebihan Dan Kekurangan pemerintahan republik ?
C.     Tujuan
a.  Untuk mengetahui pengertian republic.
b.  Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemerintahan republic.
c.   Untuk mengetahui system pemerintan republic.

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pemerintahan Republik
    Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum.Pemerintahan republik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu.
     Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan berbentuk quasi presidensial (presidensial dengan ciri-ciri parlementer).
Begitu juga dengan bentuk pemerintahan jika dipimpin dari, oleh, dan untuk rakyat maka disebut republik dan jika berasal dari dan oleh raja untuk rakyat maka disebut monarki. Machiavelli dalam bukunya “II Prinsipe” mengungkapkan bahwa bentuk negara (hanya ada dua pilihan) jika tidak republik tentulah Monarkhi.Selanjutnya menjelaskan negara sebagai bentuk genus sedangkan Monarkhi dan republik sebagai bentuk speciesnya.
    Perbedaan dalam kedua bentuk Monarkhi dan republik (Jellinek, dalam bukunya “Allgemene Staatslehre“) didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu terdapat dua kemungkinan:
1.  Apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara alamiah, yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang dan nampak sebagai kemauan seseorang/individu maka bentuk negaranya adalah Monarkhi.
2. Apabila cara proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu dewan maka bentuk negaranya adalah Republik.
Begitu halnya jika jalannya pemerintahan bergantung  pada dukungan parlemen dan di kepalai oleh perdana mentri, kanselir, konsul atau sejenisnya maka disebut perlementer, sedangkan jika jalannya pemerintahan tidak bergantung kepada parlemen maka
Baca Juga : Makalah Sistem pemerintahan Oligarki
B.     Jenis Jenis Sistem Pemerintahan Republik
1.      Sistem Pemerintahan Presidensial
    Di dalam suatu pemerintahan suatu negara tidak bisa lepas dari sistem politik. Karena sistem politik pada dasarnya merupakan interaksi antara lembaga-lembaga negara dengan lembaga atau individu yang berada di masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan umum/publik atau dapat disebut suprastruktur politik dengan infrastruktur politik.
Wujud dari kebijakan publik dalam arti luas tersebut berupa:
1.      Konstitusi atau undang-undang.
2.      Undang-undang.
3.      Peraturan pemerintah.
4.      Keputusan Presiden.
5.      Peraturan Daerah.
6.      Peraturan desa yang merupakan peraturan yang paling rendah.
    Untuk melaksanakan berbagai kebijakan politik tersebut di atas, di Indonesia di pegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 10 UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan tugas presiden adalah memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum.
     Selain sebagai kepala pemerintahan, presiden juga menjabat sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara presiden melakukan fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa dan negara. Karena jabatan presiden tersebut, maka Indonesia dikenal dengan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, yang juga dianut oleh Amerika Serikat.
    Dalam sistem presidensial menggunakan sistem pemerintahan kekuasaan, antara badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang mengembangkan ajaran Trias Politika dan Montesqieu. Pelaksanaan pemerintahan (eksekutif) diserahkan kepada presiden, pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau pengadilan (yudikatif) menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung (supreme court) sedangkan kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif) berada ditangan legislatif (Badan Perwakilan Rakyat).
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
1. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power).
2. Di kepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara).
3. Eksekutif dipilih rakyat baik melalui pemilihan secara langsung maupun tidak secara langsung (melalui badan perwakilan).
4. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri) dan menteri bertanggung jawab kepada presiden.
5. Presiden beserta kabinet tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Oleh karena itu, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan.
2.      Sistem Pemerintahan Parlementer
    Dalam sistem pemerintahan parlementer tugas untuk melaksanakan berbagai kebijakan publik yang penting berada di tangan perdana menteri sebagai pemegang kepala pemerintahan, sedangkan sebagai kepala negara berada di tangan seorang raja atau ratu.
Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini adalah Negara Inggris. Dalam sistem pemerintahan kepala negara hanya sebagai lambang, kekuasaan yang nyata dalam pemerintahan tidak tampak.
  Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. DI dalam pengambilan keputusan tentang rancangan undang-undang, tugas kepala negara hanya mengesahkan setiap rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri, yang dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jatuh bangunnya suatu kabinet atau seorang menteri tergantung kepercayaan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada kabinetnya.
   Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (parlementer) sudah tidak percaya kepada kabinet maka akan diajukan sebuah mosi tidak percaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang bisa mengakibatkan kabinet itu jatuh.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu:
1. Berdasarkan pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power).
2. Eksekutif (perdana menteri, konselir) dipilih oleh kepala negara (raja atau ratu) yang telah memperoleh persetujuan dan dukungan oleh mayoritas parlemen.
3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) sehingga kabinet (menteri-menteri) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen.
4. Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya kepada pemerintah.
5.  Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat.

C.    Bentuk Pemerintahan Republik
   Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional dan republik parlementer.
a.       Republik absolut
   Dalam sistem republik absolut pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan.Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik.Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi.
b.      Republik konstitusional
   Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan.Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi.Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
c.       Republik parlementer
   Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara.Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat.Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

D.    Kelebihan Dan Kekuranga Sistem Pemerintahan Republik
1.      Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial 
Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial antara lain:
1. Kedudukan pemerintah lebih stabil karena tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dalam masa jabatannya.
2. Penyusunan program atau rencana kerja mudah disesuaikan dengan masa jabatan yang dipegang eksekutif.
3. Pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan program-program tanpa terganggu krisis kabinet.
4. Dapat mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada suatu badan.
2.      Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
Namun ada pula kekurangan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial yaitu:
1. Sering muncul keputusan yang tidak tegas, karena hampir setiap keputusan merupakan hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif.
2. Pengambilan keputusan sering membutuhkan waktu yang cukup lama.
3. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
    Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.
B.     Saran
   Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen).Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel