MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN ARISTOKRASI

     Sistem pemerintahan ialah sistem pada suatu negara yang tujuan pokoknya sudah pasti yaitu untuk menjaga kesetabilan suatu negara,namun dalam penerapanya sistem negara menjadi beberapa macam salah satunya yang kita bahas yaitu sistem pemerintahan Aristokrasi,berikut makalah sistem pemerintahan Aristokrasi :
KATA PENGANTAR
    Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan  yang maha esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnyalah maka kami bisa menyelesaikan sebuah karya tulis dengan tepat waktu.
    Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul “Hukum melaksanakan ibadah puasa dan hikmahnya bagi ummat islam”, yang menurut kami dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.
   Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bilamana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca. Dengan ini kami mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga makalah ini bermanfaat.
 Amin
Tegal, Oktober  2018

Penulis


BAB I
PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang
    Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan Negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontiniu. Sampai saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana penerapannya kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak bisa diubah dancenderung statis.
    Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan berlangsung dalam waktu yang lama maka akan timbul pergesekan dari pihak minoritas yang merasa normalitasnya terganggu. Seiring dengan tumbuhnya ide – ide dan pemikiran baru seiring perkembangan zaman di suatu komunitas minoritas, tidak menutup kemungkinan di beberapa negara terjadi tindakan separatisme dan hal ini mendapat dukungan dari mayoritas yang menganggap sistem pemerintahan yang diterapkanmemberatkan rakyat di negara tersebut sehingga memuluskan gerakan separatisme. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
B.      Rumusan Masalah
1.       Apa yang dimaksud dengan Aristokrasi ?
2.       Bentuk pemerintahan apa saja yang dianut oleh Aristokrasi ?
3.       Sistem pemerintahan apa saja yang dianut oleh Aristokrasi ?
4.       Contoh negara yang menganut salah satu sistem Aristokrasi?
C.     Tujuan Penulisan
    Makalah ini dibuat bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan berbagai macam bentuk pemerintahan Aristokrasi dan contoh-contoh Aristokrasi.

BAB II
PEEMBAHASAAN
A.    Pengertian Aristokrasi
    Secara bahasa, Aristokrasi bersal dari kata bahasa Yunani, yaitu “Aristos, dan Kratos, atau aristokratia” yang berarti kekuatan, atau  aturan yang baik. Secara istilah, aristokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelompok yang mendapatkan kekuasaan atas negara. Pada jaman dahulu, aristokrasi dipahami sebagai pemerintahan terbaik oleh warga yang memenuhi syarat dan sering kontras baik dengan bentuk pemerintahan monarki. Seiring berkembangnya waktu aristokrasi diartikan dan dipahami sebagai pemerintahan oleh kelompok istimewa yang terdiri dari individu-individu terbaik, kelas bangsawan, cendekiawan, dan sangat kontras dengan sistem pemerintahan demokrasi.
Sejarah Singkat Aristokrasi
    Konsep bentuk pemerintahan aristokrasi mulai berkembang di Yunani kuno, dimana sebuah dewan warga terkemuka yang memiliki kekuasaan untuk memimpin suatu pemerintahan. Negara yang menerapkan sistem aristokrasi pada umumnya sangat kontras dengan sistem demokrasi dimana rakyat adalah yang berdaulat. Orang Yunani kuno meski menerapkan sistem aristokrasi, pemeintahan tetap berjalan degan baik, di mana dewan warga laki-laki diangkat sebagai “senat” di sebuah negara kota atau unit politik lainnya. Orang Yunani tidak menyukai konsep monarki dimana pemerintahannya tunduk pada satu komando yang identik dengan otoriter. Sistem aristokrasi di Yunani merupakan bentuk sebagai sistem demokrasi mereka yang gagal di terapkan.
    Sementara itu, di Roma kuno, Republik terdiri dari aristokrasi serta konsul, senat, dan perkumpulan suku. Pada abad pertengahan dan awal era modern, aristokrasi terutama terdiri dari kelas bangsawan berpengaruh, mendapat keistimewaan karena keturunan dan identik dengan kekayaan yang dimilikinya. Sejak Revolusi Perancis aristokrasi secara umum telah kontras dengan demokrasi di mana semua warga negara harus memegang beberapa bentuk kekuasaan politik. Namun, perbedaan ini tidak menjadi permasalahan penting kala itu.
      Jika kita menelisik lebih jauh, dalam buku berjudul Leviathan, Thomas Hobbes menggambarkan aristokrasi sebagai sistem pemerintahan persemakmuran di mana perwakilan dari warga adalah pengumpulan setiap bagian. Sederhananya, itu adalah pemerintahan di mana hanya bagian tertentu dari populasi umum yang dapat mewakili, sehingga pemerintahan dipimpin oleh kelompok kecil yang mumpuni seperti para kelas bangsawan, negarawan, cendekiawan, dan orang-orang tertentu lainnya.
Pemahaman dan penggambaran modern dari aristokrasi seperti saat ini cenderung menganggapnya bukan sebagai aristokrasi yang sah yakni pemerintahan yang dipimpin dan dikuasai sekelompok kecil yang terbaik), melainkan sebagai plutokrasi (pemerintahan oleh orang kaya). Sebagai salah satu istilah bentuk pemerintahan, aristokrasi dapat dibandingkan dengan:
•  Otokrasi – “pemerintahan yang dipimpin oleh seorang individu”.
• Meritokrasi – “pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang paling pantas untuk memimpin negara”.
• Plutokrasi- “pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang kaya yang mengambil alih kekuasaan pemerintahan”.
•  Oligarki – “pemerintahan yang dipimpin oleh oleh segelintir individu”.
• Monarki – “pemerintahan yang dipimpin oleh seorang individu dan identik dengan kekuasaan absolut (multak)”.
• Demokrasi – “pemerintahan oleh rakyat yang berdaulat”.
Baca Juga : Sistem Pemerintahan Republik
B.     Jenis –Jenis Aristokrasi
Berikut ini adalah ciri-ciri aristokrasi
1.  Pemerintahan dikuasai oleh kelompok kecil.
2.  Bertujuan mendirikan sistem pemerintahan yang baik.
3. Di pelopori oleh kelompok kecil yang biasanya terdiri dari bangsawan, negarawan, cendekiawan, dan orang-orang tertentu.
4.  Berbedan dengan bentuk pemerintahan monarki yang memiliki kekuasaan absolut.
5.  Merupakan bentuk kegagalan sistem demokrasi.
6.  Aristokrasi sangat kontras/bertentangan dengan demokrasi.
7.  Memiliki kepentingan yang cenderung merugikan rakyat.
8.  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme akan berkembang pesat.
9.  Berpotensi meinmbulkan kekacauan di berbagai bidang seperti politi, sosial, dan ekonomi.
10. Seiring berkembangnya zaman, aristokrasi dipahami sebagai pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang kaya (plutokrasi).

C.    Bentuk Pemerintahan Aristokrasi
     Bentuk Aristokrasi berpendapat bahwa rakyat biasa tidak memenuhi syarat untuk memerintah diri mereka sendiri. Hal-hal mengenai kekuasaan bukanlah di tangan rakyat. Kebanyakan melainkan oleh segelintir orang yang memiliki kecakapan moral. Kecakapan moral adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia berupa tabiat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang menyangkut nilai-nilai kebenaran dan kebajikan.

D.    Kelebihan Sistem Pemerintahan Aristokrasi
a.dapat menciptakan kebijakan yang efektif karena dihasilkan oleh beberapa orang yang cerdik dan pandai sebagai pemegang pemerintahan.
b.dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih baik karena dipimpin oleh beberapa orang.
c.pemerintahan tidak berpihak terhadap satu pihak.

E.     Kekurangan Sistem Pemerintahan Aristokrasi:
a.kekuasaannya dapat dipengaruhi oleh pihak lain karena dipimpin oleh beberapa orang yang beda pemahaman.
b.seringnya terjadi penyelewengan oleh beberapa orang.

BAB III
PENUTUP
A.      Kesimpulan
      Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
B.      Saran-saran
   Dengan memahami sistem Aristokrasi, terutama negara maju, diharapkan kita mampu membandingkannya dengan sistem pemerintahan negara kita, sehingga kita dapat menyimpulkan mengapa negara kita sangat terlambat sekali maju, bahkan dibandingkan dengan negara muda yang beru lahir. Serta dapat mengkritik sistem pemerintahan negara kita dengan kritikan yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA
https://andreasdamanik14.wordpress.com/2012/12/28/makalah-sistem-pemerintahan-di-berbagai-negara/
https://www.academia.edu/9555901/Makalah_bentuk_pemerintahan_dan_sistem_pemerntahan
https://www.scribd.com/doc/229503513/BENTUK-PEMERINTAHAn-aristokrasi.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN ARISTOKRASI"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel